Jadi Alat Penggerak Ekonomi Daerah, BPD Bisa Kurangi Beban Pemerintah Pusat

 Bank Pembangunan Wilayah (BPD) diinginkan menjadi motor pendorong ekonomi di wilayah. Di mana waktu bank ini dapat memperoleh keuntungan optimal supaya penghasilan asli wilayah (PAD) bertambah, selanjutnya dana transfer wilayah dari pemerintahan pusat menyusut.

"Keinginannya transfer dari pemerintahan pusat ini menyusut hingga muncul kemandirian sekalian kurangi beban pemerintahan pusat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Kecuali BPD, BUMD harus juga makin kuat supaya wilayah mempunyai kemandirian. Tetapi sayang kemampuan pajak wilayah belum juga optimal rata di seluruh daerah.

cari referensi akurat sebelum bertaruh judi bola Hingga ada banyak daerah yang berhasil hasilkan PAD semakin besar dari dana transfer dari pemerintahan pusat.

Diantaranya, Tito mengatakan Kabupaten Badung di Bali. Saat sebelum wabah, pemerintahan pusat cuman mentransfer dana sejumlah Rp 1,6 triliun, sesaat PAD yang dibuat capai Rp 4,7 triliun.

"Itu dahulu keseluruhannya Rp 6,3 triliun, Rp 4,7 triliunnya dari PAD dan Rp 1,6 triliun dari transfer pusat," kata Tito.

Disamping itu ada pula wilayah yang prosentase di antara PAD dan dana transfer tidak berbeda jauh. Tetapi cukup banyak wilayah yang memercayakan memercayakan dana transfer pemerintahan untuk jalankan roda pemerintah di wilayah.

Sekarang ini ada 1.097 BUMD, 26 BPD, 240 BPR, 383 PDAM dan 484 BUMD bermacam usaha. Dari 4 tipe BUMD ini, bekas Kapolri ini menyebutkan BPD jadi lokomotif ekonomi di wilayah.

Ia pengin BPD jadi sumber ke-3 penghasilan wilayah. Karena, kedatangan BPD semestinya jadi mesin yang membuat lancar ekonomi di wilayah.

"Diinginkan BPD ini menjadi motor penggerak pembiayaan kemampuan pajak wilayah, jangan dibalik malahan jadi beban wilayah, apalagai cuman harap uang dana transfer pusat," katanya.